SEJARAH KERAJAAN DAN RAJA RAJA SEBELUMNYA
Sebelum berdiri sendiri menjadi
sebuah kerajaan, Palu masih dibawah kekuasaan kerajaan Gowa asal
Sulawesi Selatan sejak era VOC di tahun 1666. Pada tahun 1796-1960
Kerajaan Palu masih mengunakan sistim pemerintahan monarki, dan ibukota
Palu pertama bernama Pandapa (1796-1888), kemudian berganti nama
menjadi Panggovia pada 1888-1960, dan saat Republik Indonesia merdeka tahun
1945 pada tahun 1960 kerajaan Palu lengser dan bergabung dengan
Indonesia. (Sumber wikipedia)
Kota Palu Ibukota Provinsi
Sulawesi Tengah yang besar ini awalnya dari kesatuan empat buah kampung besar
diantaranya : Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama
(Kamonji), Panggovia sekarang bernama (Kampung Lere), Boyantongo
sekarang bernama (Kelurahan Baru).
Mereka membentuk satu Dewan Adat
disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan
para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan.
Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat
berpengaruh.
Berikut nama raja-raja yang
berkuasa di Kerajaan Palu saat itu :
a) Pue Nggari (Siralangi):
1796-1805
Kerajaan Palu saat itu masih
berada di bawah kekuasaan Kesultanan Gowa yang berada di Sulawesi Selatan
hal itu terlihat dari pemakaian gelar kebangsawanan pada Kerajaan Palu.
Gelar-gelar tersebut adalah sebagai berikut :
Magau = Maha Raja; Madika Malolo
= Raja Muda atau Pangeran; Madika
Matua = Pelaksana Pemerintahan
atau Setara dengan Perdana Menteri
sekarang; Baligau = Ketua Dewan
Adat; Galara = Urusan Kehakiman;
Pabisara = Penyampai atau Penerus
Perintah dari Raja kepada rakyat;
Punggava = Urusan Pertanian dan
Perekonomian
Terlihat dari susunan
pemerintahan di Kerajaan Palu dapat dikatakan bahwa Kerajaan Palu pada saat itu sudah
sangat matang, hal ini yang membuat rakyat mendesak Magau Pue Nggari
untuk memisahkan diri dari Kesultanan Gowa untuk bisa mandiri dan tidak
lagi harus membayar upeti ke kerajaan lain. Pada saat yang sama di
Kerajaan Palu datanglah seorang penyebar Agama Islam dari Sumatera yang
bernama Abd. Raqie (Masyarakat Palu umumnya mengenal dengan nama
“Dato Karama” Dato artinya Tuan atau Yang Dipertuankan, Karama artinya
Keramat, Jadi Dato Karama Adalah “Tuan Yang Di Keramatkan”, atau
“Orang Keramat”, bisa juga “Seseorang yang memiliki ilmu yang sakti”)
yang di utus oleh Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh.
Kedatangan Abd. Raqie atau Dato
Karama ini bertujuan untuk menyebarkan Agama Islam di lembah Palu, yang
mana pada saat itu masyarakat Suku Kaili masih memiliki kepercayaan
animisme. Maka berlabuhlah kapal Dato Karama yang turut serta membawa
50 orang muridnya dari Sumatera di pantai Besusu, turut serta
istrinya yang bernama Ince Jille, iparnya yang bernama Ince Saharibanong, dan
anaknya yang bernama Ince Dingko kedatangan Dato Karama ini
disambut baik oleh Keluarga Kerajaan serta rakyat dan langsung menerima
tawaran untuk memeluk Agama Islam karena persyaratan Sombarigowa
mengatakan, jika ingin melepaskan diri dari wilayah kesultanan Gowa, maka
penduduknya harus memeluk Agama Islam. Setelah seluruh persyaratan dari
Sombarigowa diterima Pue Nggari maka diadakanlah prosesi sebagai
berikut :
Pengislaman terhadap Magau Pue
Nggari bersama keluarganya yang
dilaksanakan oleh Dato Karama
dengan istilah “PoVonju Tevo”. Adapun
anggota keluarga Pue Nggari yang
turut di Islamkan adalah sebagai berikut:
Vua Pinano (isteri Pertama dari
Pue Nggari)
Lasamaingu (Anak Pertama Pue
Nggari)
Pue Songu (Anak Kedua Pue
Nggari) tidak mau di Islamkan
Andi lana (Anak Ketiga Pue
Nggari) bersama isteri dari Tatanga
Pue Rupia (Anak Keempat Pue
Nggari)
Yenda Bulava (Anak Kelima Pue
Nggari), suaminya bernama Bulava
Lembah tidak mau di Islamkan dan
tidak menerima agama Islam
Setelah persyaratan Sombarigowa
dipenuhi semuanya, akhirnya Kerajaan Palu diproklamirkan sebagai
kerajaaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Kesultanan Gowa.
Namun ada beberapa hal yang
dipertahankan antara Kerajaan Palu dan Kesultanan Gowa yaitu jika
Kesultanan Gowa menjadi rusuh maka Kerajaan Palu pun ikut menjadi menjadi
Susah, sampai Kerajaan Palu membantu untuk menyelesaikan masalah di
Kesultanan Gowa. Maka secara tidak langsung Kerajaan Palu harus siap
sedia mengirim Pasukan Perang atau mensuplai bahan makanan jika
terjadi kerusuhan di Kesultanan Gowa. untuk mendukung perjanjian
tersebut maka disusunlah pemerintahan sebagai berikut :
Magau adalah Pue Nggari
Madika Malolo keluarga
Silalangi Dolo (Dari Istri Kedua Pue Nggari)
Madika Matua tetap dipegang
keluarga di Besusu (Dari Istri Pertama
Pue Nggari)
Baligau dipegang oleh keluarga
Tatanga
Sisanya diatur oleh Pue Nggari
sendiri
b) I Dato Labungulili : 1805-1815
Setelah Pue Nggari mangkat, ia
digantikan oleh Madika Malolo Labugulili dari keluarga Silalangi Dolo. Keluarga
Silalangi menjabat sebagai Madika Malolo pada masa pemerintahan Pue
Nggari. Labugulili kemudian di kenal dengan sebutan I Dato Labugulili. Ia
merupakan anak Pue Nggari dari istri kedua. I Dato Labugulili merupakan Raja
perempuan pertama di Kerajaan Palu ia memerintah selama kurun waktu
antara tahun 1805-1815. Selama masa pemerintahan Labungulili, pusat
pemerintahan masih berada di Besusu.
c) Malasigi Bulupalo : 1815-1826
Setelah Labungulili wafat
kemudian digantikan oleh Malasigi yang bergelar Malasigi Bulupalo. Malasigi
merupakan anak dari Panjororo (Pue Bongo) dengan Dei Bulava. Pue Bongo
adalah Raja Di Daerah Bangga (Masuk dalam ilayah Kerajaan Sigi Biromaru)
yang merupakan anak dari Bulava Lembah dan Yenda Bulava. Yenda Bulava
merupakan anak dari Pue Nggari dan Pue Puti. itu artinya Malasigi adalah
cicit dari Pue Nggari. Malasigi memerintah dalam kurun waktu antara tahun
1815-1826. Pada masa pemerintahannya, pusat Kerajaan Palu tetap berada
di Besusu. Tetapi kawasan Panggovia (Kelurahan Lere sekarang) mulai
ditempati dan dikembangkan.
d) Daelangi : 1826-1835
Malasigi kemudian digantikan oleh
Daelangi dari kelurga Besusu (Keturunan Pue Nggari dari istri pertama Vua
Pinano) yang memerintah antara tahun 1826-1835. Daelangi merupakan
raja perempuan kedua di Kerajaan Palu.
e) Yololembah : 1835-1850
Kemudian Daelangi digantikan oleh
anaknya yang bernama Yololembah yang memerintah selama 15 tahun yaitu
antara tahun 1835-1850
f) Lamakaraka (Tondate Dayo) :
1850-1868
Setelah Yololembah, tahta
Kerajaan Palu dipegang kembali oleh keluarga Silalangi Dolo (Keturunan Pue
Nggari dari istri kedua Pue Puti) yang bernama Lamakaraka. Lamakaraka adalah
anak dari Malasigi dan Indjola. Lamakaraka bergelar Madika
Tondate Dayo. Lamakaraka mempunyai istri bernama Dei Donggala. Perkawinan
ini dikaruniai empat orang anak yaitu: Suralembah, Panundu, Yodjokodi,
Bidadari. Lamakaraka memerintah selama 18
tahun antara 1850-1868. Pada masa pemerintahan Lamakaraka, pusat
pemerintahan tetap berada di Besusu.
g) Radja Maili (Mangge Risa) :
1868-1888
Setelah Lamakaraka, yang
menduduki tahta Kerajaan Palu adalah Radja Maili (Mangge Risa). Ia merupakan
anak dari Suralembah dan merupakan cucu dari Lamakaraka. Raja Maili
memerintah selama 20 tahun antara tahun 1868-1888. Pada masa pemerintahan
Radja Maili inilah Belanda pertama kali berkunjung ke Palu untuk
mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1870. Namun seiring
berjalannya waktu pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi berkhianat
terhadap Rada Maili yang telah memberi mereka perlindungan, bersama
dengan bala tentara dan beberapa kapal tempur, Gubernur Belanda tiba di
Kerajaan Palu untuk menyerang Kayumalue. Radja Maili yang
merasa telah dikhianati Belanda tidak tinggal diam, Dia pun mengumpulkan bala
tentara untuk menghadapi Belanda yang dipimpin sendiri oleh Radja
Maili.
Namun karena perang yang tidak
seimbang dari segi persenjataan dan personel akhirnya Pasukan
Kerajaan Palu dapat dikalahkan, Kayumalue pun jatuh ketangan Belanda, sedangkan
Radja Maili sendiri terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke
Palu.
Radja Maili mempunyai istri
bernama Timamparigi dan seorang putri bernama Mpero (Mpero inilah yang
nantinya dinikahkan dengan Idjazah dan melahirkan “Tjatjo Idjazah” Raja
Terakhir Palu). Pasa masa pemerintahan Radja Maili pusat Kerajaan Palu
masih berada di Besusu.
h) Jodjokodi : 1888-1906
Pada tahun 1888, Radja Maili
tewas terbunuh oleh Belanda dalam Perang Kayumalue kemudian tahta kerajaan
kembali di pegang oleh pamannya Radja Maili yang bernama Jodjokodi
(anak ketiga dari Lamakaraka). Pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi di
paksa menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda
yang tentunya isi perjanjian itu menguntungkan pihak Belanda.
Jodjokodi biasa dipanggil dengan sebutan Toma I Sima.
Jodjokodi memerintah selama 18
tahun dari tahun 1888-1906. Setelah empat tahun memerintah tepatnya 1892,
Raja Yodjokodi kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Besusu ke
daerah Panggovia (Kelurahan Lere) dan sebagian masuk ke dalam wilayah
Tanggabanggo (Kelurahan Kamonji) karena merasa Besusu sudah tidak aman
lagi berkat kedatangan Belanda.
Pemindahan pusat pemerintahan ini
ditandai dengan pembangunan “Souraja” (Istana Kerajaan).
Souraja dibangun pada tahun 1892. Pembangunan Souraja dikepalai
oleh Hj. Amir Pettalolo, menantu dari Jodjokodi. Dalam pembangunan
Souraja, sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari Banjar sehingga
nampak corak Banjar di bangunan tersebut. Souraja digunakan oleh
Raja Jodjokodi sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan.
Raja Jodjokodi memiliki tiga
orang istri yang bernama I Ntodei (Ratu Kerajaan Sigi), Bidarawasia (Adik ipar
Radja Maili), dan Jabatjina. Dari hasil perkawinan dengan Bidarawasia,
Yojokodi dikaruniai delapan orang anak yaitu: 1) Pariusi; 2) Parampasi;
3) Idjazah; 4) Sima; 5) Pangia; 6) Djamaro; 7) Yodi; dan 8) Mutia
i) Parampasi : 1906-1921
Pada tahun 1906, Jodjokodi wafat
dan digantikan oleh Parampasi. Pada masa pemerintahan Parampasi, Souraja
masih digunakan sebagai tempat tinggal Raja dan sebagai pusat
pemerintahan. Parampasi menikah dengan Hi.
Indocenni Pettalolo dan dikaruniai enam orang anak, empat anak perempuan
dan dua anak laki-laki. anak-anak Parampasi, Puteri ; Andi Wali
Parampasi, Andi Tase Parampasi, Andi Tunru Parampasi, Andi Ratu Parampasi.
Putera ; Andi Wawo Parampasi, Tjatjo Kodi Parampasi. Parampasi memerintah selama
15 tahun dalam kurun waktu antara tahun 1906-1921.
j) Idjazah : 1921-1947
Setelah Parampasi wafat, Kerajaan
Palu diperintah oleh Idjazah. Idjazah merupakan adik dari Parampasi.
Idjazah memerintah antara tahun 1921-1947.
Pada masa pemerintahan Raja
Idjazah, Souraja beberapa kali mengalami pergantian fungsi yaitu, pada
tahun 1921-1942, Souraja masih digunakan sebagai tempat tinggal raja dan
pusat pemerintahan. Pada tahun 1942-1945, tepatnya pada masa pendudukan
Jepang, Souraja dialih fungsikan sebagai tangsi militer tentara Jepang
walaupun fungsi Souraja masih tetap sebagai kantor pemerintahan Kerajaan
Palu.
Pada masa Jepang itu,
kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah berubah nama menjadi Suco. Lebih
jauh dalam buku “Sejarah daerah Sulawesi Tengah” dijelaskan
“kalau pada masa pemerintahan Belanda atasan-atasannya (asisten Residen
dan Kontroliur) orang Belanda, maka pada zaman Jepang kedudukan ini
ditempati oleh Jepang, juga raja-raja tetap, hanya namanya diganti memakai
istilah Jepang. Raja disebut Suco dan kepala distrik disebut Gunco.
Peranannya pun sama pada zaman Hindia Belanda hingga Kemudian pada
tahun 1945-1948, Souraja kembali difungsikan sebagai pusat
pemerintahan Kerajaan Palu.
k) Djanggola : 1947-1949
Pada tahun 1947, Idjazah
digantikan oleh keponakannya Djanggola. Djanggola merupakan anak dari
Pariusi, saudara dari Parampasi dan Idjazah. Djanggola merupakan anak kedua
dari Pariusi. Djanggola memiliki lima orang saudara yaitu: Baso
Pariusi, Itei Pariusi, Djuri Pariusi, Todi Pariusi, dan Todji Pariusi.
Masa pemerintahan Djanggola
berlangsung singkat yaitu hanya sekitar dua tahun antara tahun 1947-1949.
Pada saat Djanggola memerintah, ia menunjuk pamannya, Palimuri
sebagai penasihatnya. Dalam struktur pemerintahannya, Andi Wawo
Parampasi menjabat sebagai Madika Matua (Pelaksana Pemerintahan) dan
Tjatjo Idjazah sebagai Madika Malolo (Raja Muda). Artinya, bahwa Tjatjo
Idjazah telah disiapkan untuk menggantikan Djanggola sebagai Magau Kerajaan
Palu.
Pada tahun 1945-1948, Souraja
kembali difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palu.
Tetapi, akibat revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945-1950, memaksa rakyat
dan penguasa berjuang di luar jalur pemerintahan kerajaan. Walaupun
seorang raja masih menjadi pengendali perjuangan rakyat, tetapi umumnya
tidak menggunakan kekuasaannya sebagai Raja saat turun ke
basis-basis perjuangan rakyat. Hal tersebut mengakibatkan Souraja jarang
ditempati oleh Magau Djanggola. Selain itu Djanggola juga mendirikan
rumahnya sendiri tepat di samping Souraja.
Djanggola menikah dengan anak
dari Magau Parampasi yaitu Andi Wali Parampasi. Setelah Andi Wali
meninggal, Djanggola menikah lagi dengan adik Andi Wali Parampasi yang bernama
Andi Ratu Parampasi. Pernikahan Djanggola dan Andi Ratu Parampasi
biasa disebut “tukar tikar”.
Magau Djanggola mempunyai istri
10 orang yaitu Tina Yoto, Daratika, Tina Yodi, Tina Tjinowera, Tina Dg.
Mangiri, Tina Raka, Tina Lipa, Tina Dei, Andi Wali Parampasi, dan Andi Ratu
Parampasi. dengan anak yang berjumlah enam belas (16) orang.
Salah satu cucu keturunan Magau
Djanggola dari istri pertama Tina Yoto bernama Drs. H. Longki Djanggola,
M.Si (Sekarang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah dan
dilantik atas pemberian Gelar Toma Oge Nungata Kaili (18/06/2011)
l) Tjatjo Idjazah : 1949-1960
Selanjutnya, Djanggola digantikan
oleh Tjatjo Idjazah. Tjatjo Idjazah adalah sepupu dari Djanggola. Tjatjo
Idjazah merupakan anak dari Magau Idjazah dengan Mpero (anak Magau Radja
Maili).
Pada masa pemerintahan Tjatjo
Idjazah, Souraja dikembalikan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Palu.
Namun, Magau Tjatjo Idjazah jarang menempati Souraja karena ia lebih sering
berada di kediamannya di Besusu (Sekarang Menjadi Apotik Pancar, Jalan
Sultan Hasanuddin, Kelurahan Besusu Barat Kota Palu). Hal ini menyebabkan
Souraja sering tidak didiami oleh Magau Tjatjo Idjazah.
Pada tahun 1958, ketika Permesta
memberontak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, Souraja hadir
dengan fungsi baru sebagai asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Souraja
dijadikan markas tentara dalam kegiatan Operasi Penumpasan Pemberontakan
Permesta di Sulawesi Tengah. Peran ini berlangsung hingga tahun 1960.
Pada tahun 1960, Kerajaan Palu
resmi dibubarkan dengan Tjatjo Idjazah sebagai raja terakhirnya. Hal ini
diperkuat dengan kenyataan bahwa Magau Tjatjo Idjazah tidak memiliki
keturunan. Selanjutnya, Palu ditetapkan sebagai wilayah Swapraja dengan Andi Wawo
Parampasi sebagai Kepala Swaparaja.
Sumber :
Majalah Kominfo edisi tahun
2021
https://sites.google.com/site/gragenews/clients
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
Copy paste by : DISINI